Monday, January 28, 2013

Penghentian Sementara PNS

Penghentian sementara atau moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) diklaim mampu mengurangi jumlah pegawai yang tidak produktif. Upaya itu juga diklaim dapat memperbaiki sistem penerimaan PNS. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, mengatakan, selama satu tahun tiga bulan moratorium PNS yang berakhir akhir Desember 2012 tersebut, pemerintah mampu memangkas jumlah PNS dari 4,7 juta menjadi 4,45 juta pegawai.

"Ini menata kembali mengenai jumlah kebutuhan. Kami rightsizing pegawai negeri, perbaiki proses seleksi," ujar Eko di Jakarta, Senin 28 Januari 2013. Eko menambahkan, kementeriannya sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang sistem penggajian berdasarkan bobot jabatan PNS. Nantinya, gaji PNS bergantung dari bobot jabatan dan tanggung jawab yang diembannya.

"Mudah-mudahan bisa kami tetapkan tahun ini, supaya ada perubahan struktur penggajian," tuturnya. Sebelumnya, sejak 31 Desember 2012, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil resmi berakhir.

Wakil Presiden Boediono, menyatakan, moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil yang berlangsung selama 16 bulan telah berakhir. Hasil perbaikan sistem kepegawaian selama moratorium kini telah menjadi bagian integral dari sistem dan proses tata kelola kepegawaian di kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

"Moratorium ini menjadi sangat penting. Kebutuhan PNS hingga 2016 telah diproyeksikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari tahun ke tahun, jumlahnya akan terus disesuaikan dengan kebutuhan," kata Wapres Boediono dalam penjelasan tertulis di Jakarta, Senin 21 Januari 2013.

Boediono yang juga ketua Dewan Pengarah Tim Reformasi Birokrasi Nasional itu menjelaskan, beberapa rambu yang diterapkan selama moratorium akan terus dilanjutkan, yaitu zero growth policy. Ke depan, perekrutan pegawai negeri sipil hanya bisa dilakukan dengan tiga syarat.

Baca juga: Serangan Samsung Untuk BlackBerry by Blog Kanghari.

Sunday, January 6, 2013

Bingung Mau Jadi Apa?

Fortuner SUV Terbaik. Jumat (4/1) sore, ketika hujan turun, di Rumah Kebangsaan, Jalan Purnawarman Nomor 2, Jakarta Selatan, digelar pentas lagu, dongeng, dan diskusi ”Menyongsong Para Pemimpin 2014”.

Faisal Andri, pemusik dari kelompok band dari Bandung, yang baru saja menyelesaikan perjalanan pertunjukan di 22 kota di Indonesia, mengatakan, di dua kota, kelompok bandnya dilarang pentas karena dinilai bisa merusak moral masyarakat.

”Alasan itu menunjukkan kepada saya, di kedua kota tersebut, dan mungkin di kota-kota lain di Indonesia, semakin sulit ditemukan pemimpin yang mumpuni yang bisa mengatur kehadiran kelompok band kami,” ujar Faisal.

Setelah bicara, Faisal memetik gitarnya untuk mengiringi alunan suara Tatyana Soebianto yang melantunkan lagu berjudul ”Kunang-kunang”. Suara lirih Tatyana mengiringi senias senior Garin Nugroho mendongeng tentang pemimpin untuk tahun 2014 dan etika iklan untuk pejabat publik.

Garin mengatakan, munculnya para calon pemimpin di Indonesia di segala tingkat sebagian besar bukan karena dipersiapkan secara matang, melainkan muncul di saat-saat mendekati waktu pemilihan umum. Ia menyebut saat seperti itu sebagai calon pemimpin yang muncul dalam injury time.

Menurut Garin, banyak calon pemimpin muncul dan diterima masyarakat karena hasil gencarnya iklan. ”Ada etika periklanan internasional untuk pejabat publik. Etika itu sering dilanggar para pejabat publik di Indonesia saat ini,” ujar Garin tanpa menyebut nama para pejabat publik itu.

Seorang konsultan pembangunan daerah tertinggal, Endah Nurdiana, mengatakan, banyak iklan tentang tokoh politik membuat anaknya mengeluh. ”Setiap ada iklan tokoh-tokoh itu, anak saya sampai bilang, ’Mau jadi apa, sih, orang-orang ini’,” ujar Endah.

Seorang aktivis lembaga swadaya masyarakat, Pipin Bek, berpendapat, mungkin di Indonesia diperlukan undang-undang iklan untuk pejabat publik.

Menurut Garin, kalau terlalu banyak undang-undang akan terbentuk negara polisi. ”Kita perlu meningkatkan kesadaran beretika dengan hati nurani. Jadi pejabat publik tidak akan begitu mudah, boleh beriklan seenaknya, karena tidak ada larangan di undang-undang,” tuturnya.

Ade Indira Sugondo, mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang kini jadi aktivis Rumah Kebangsaan, mengatakan, masyarakat dan lembaga-lembaga publik yang berkaitan dengan pendidikan politik masyarakat perlu didorong untuk mengkritisi terus-menerus figur para calon pemimpin bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari tingkat daerah sampai pusat.

Ade mengungkapkan, dalam waktu dekat, ia akan mengeluarkan buku tentang tokoh-tokoh dari seluruh Indonesia yang layak menjadi calon pemimpin bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Wahyuni Refi menegaskan, sejak awal negeri ini berdiri, para pemimpin dilahirkan pada saat yang disebut injury time itu. ”Indonesia punya cara sendiri untuk melahirkan pemimpinnya,” kata mantan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu.

Artis Cornelia Agatha setelah melantunkan lagu ”Serumpun Padi” mengatakan, ”Yang saya inginkan, pemimpin bangsa ini bersahabat dengan seluruh rakyat, bukan hanya dengan kelompok dan keluarganya saja.”