Monday, July 23, 2012

Tiap Jaksa Di Palopo Tangani 30 Perkara Tiap Bulannya

Kejaksaan Negeri (Kejari) Paloposaatinihanya memiliki empat orang jaksa. Akibatnya, untuk menangani seluruhperkarayangmasuk, setiap jaksaharusmenanganihingga30 perkara setiap bulannya. Kepala Kejari Palopo,Oktavianus mengatakan,Kejari Palopo yang bertipe A idealnya memiliki 15 jaksa. Jumlah empat jaksa yang ada saat ini diakuinya sangat minim. “Bayangkan saja, satu jaksa bisa menangani sampai 30 perkara setiap bulannya. Belum termasukperkarakorupsi,”ujar dia di ruang kerjanya kemarin. Kondisi tersebut diakui Oktavianus menjadi tantangan tersendiri bagi jajarannya dalam mengoptimalkan penanganan sejumlah kasus yang masuk dari Polres ke Kejari.

Menurut dia, kondisi jumlah jaksa yang minim tersebut menjadi tantangan yang harus disiasati dengan bekerja keras. Oktovianus menambahkan, dia sudah mengusulkan penambahan jumlah jaksa kepada institusi yang dipimpinnya itu.Kejari Palopo saat ini sedikitnya membutuhkan 11 jaksa lagi. Dia mengaku telah mengusulkan ke Kejaksaan Agung agar tenaga jaksa ditambah sampai 10 orang.

“Tetapi sampai saat ini belum ada penambahan.Kita berharap bulan depan sudah ada penambahan sesuai pemberitahuan Kejagung. Tetapi belum diketahui berapa banyak jaksa yang ditugaskan di Kejari Palopo,”katanya. Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Palopo,Ashari Syam mengakui, kekurangan jaksa di Kejari Palopo sudah berlangsung hampir dua tahun. Dia tak menampik,kekurangan jaksa ini memengaruhi kinerja Pidsus Kejari Palopo dalam mengusut berbagai kasus dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat.

Khusus kasus pidana khusus, Ashari hanya menanganinya seorang diri. “Selain menangani kasus Pidsus, saya juga menangani perkara Pidum karena jumlah jaksa minim,”ujar dia. Kekurangan tenaga jaksa juga dikeluhkan Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejari Palopo, Mattana Parandangi.

Menurut dia, berkas perkara Pidum yang masuk ke Kejari Palopo setiap bulannya berkisar 45-60 kasus, sehingga perkara Pidum ini dibagi merata kepada empat jaksa yang ada. “Dengan penambahan kasus setiap bulannya, satu jaksa bisa menangani sampai 30 perkara karena adanya kasus lama yang belum putus dan masuknya kasus baru,” kata Matana.

Sunday, July 15, 2012

Mewaspadai Gerakan Radikalisme

Mahasiswa di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diminta mewaspadai gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama. Sebab hal ini dapat merusak kedaulatan negara. Radikalisme mengatasnamakan agama pernah terjadi di negeri ini, yang tentunya dapat mengancam. Karena merusak kedaulatan negara, kalau itu dibiarkan terjadi,” kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bangkit Manakarra Ali Fahruddin di Mamuju, kemarin.

Menurutnya, tindakan radikalisme agama yang berujung kepada aksi terorisme yang ada di negara ini harus dicegah dan diwaspadai. Khususnya bagi generasi muda seperti mahasiswa. Ia mengatakan, tindakan radikalime mengatasnamakan agama akan berbuah aksi teror yang mengorbankan banyak orang, seperti peristiwa bom Bali I pada 12 Oktober 2002, dan Bom Bali II pada 1 Oktober 2005 di Kuta dan Jimbaran Bali.

Ia mengatakan, para pelaku teror bom bunuh diri awalnya direkrut oleh kelompok kelompok radikal yang kemudian memberikan mereka pandangan keliru dengan mengatasnamakan agama dan akhirnya menjadi teroris.

Tuesday, July 10, 2012

Dua Mantan Anggota DPRD Lupa Jadi Saksi

Dua mantan anggota DPRD Sulsel yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi dana bansos Pemprov kompak lupa terkait nomenklatur penyediaan anggaran dalam APBD 2008. Mantan legislator yang dihadirkan dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, kemarin yakni politikus PKS Qayyim Munarka, dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Roem Latunrung.

Bahkan, pernyataan lupa dan tidak tahu yang dilontarkan keduanya tetap dipertahankan kendati naskah APBD ditunjukkan oleh JPU. Dalam persidangan,Qayyim Munarka dengan tegas menyatakan, tidak tahu kalau dalam struktur APBD ada alokasi anggaran dana bansos. Menurutnya, anggaran bantuan itu hanya untuk kegiatan keagamaan saja. Selain itu, Qayyim juga membantah kalau dia telah memerintahkan staf Fraksi PKS atas nama Ramli, untuk mencairkan cek senilai Rp200 juta.

“Saya tidak tahu kalau dalam struktur APBD ada dana bansos,”jelasnya,kemarin. Qayyim Munarka yang pada periode 2004-2009 duduk di Komisi E yang membidangi hanya mengaku kenal dengan saksi Ramli.Qayyim mengaku kalau dirinya pernah menyuruh saksi untuk menemani konstituennya ke Pemprov Sulsel untuk mengajukan proposal permohonan bantuan. “Di situ saya kadang menyuruh Ramli untuk menemani. Karena saya tahu kalau disana sering ada pemberian bantuan. Tapi saya tidak pernah menyuruh mengambil cek ataupun mencairkan,”terangnya.

Senada, Roem Latunrung menegaskan dalam nomenklatur dirinya tidak mengetahui kalau ada dana bansos.Dia juga membantah telah menerima dana bansos sebesar Rp990 juta yang dicairkan melalui Anwar Mirdan.“Saya tidak tahu kalau ada dana bansos di dalam struktur APBD.Saya juga tidak pernah mencairkan uang,” terang Roem. Namun, kesaksian Qayyim itu dibantah oleh Ramli yang dikonfrontir pada lanjutan persidangan kemarin. Ramli menegaskan, beberapa kali diperintah oleh Qayyim Munarka untuk mengambil cek di Biro Keuangan Pemprov Sulsel dan mencairkannya hingga ratusan juta rupiah.

“Qayyim Munarka memberikan saya langsung cek untuk kemudian dicairkan di Bank Sulselbar.Setiap pencairan saya sering dikasih Rp50.000 sampai Rp100.000,”tegas Ramli. Pernyataan para saksi tersebut menjadi bahan sorotan dari majelis hakim yang terdiri dari hakim ketua Zulfahmi, hakim anggota Muhammad Damis dan hakim ad hoc Rustanzar. Pasalnya, dalam struktur APBD terdapat nomenklatur dana bansos yang nilainya pada APBD pokok 2008 tercatat sebesar Rp115 miliar dan pada APBD perubahannilainya meningkatsignifikan menjadi Rp151 miliar.

”Masa anggota Dewan tidak tahu ada nomenklatur anggaran dana bansos. Apalagi pada APBD perubahan nilainya bertambah signifikan. Ini ada yang bohong saksi-saksi ini (mantan anggota Dewan,”kata Zulfahmi. Sedangkan Muhammad Damis pada sidang konfrontir antara penerima dan kurir,kemarin, meminta agar para kurir anggota DPRD Sulsel untuk mengambil cek dan mencairkan di Bank Sulselbar bisa mempertahankan kesaksian mereka. Pasalnya, Damis yakin kalau para anggota dan mantan anggota Dewan yang akan diperiksa selanjutnya pasti akan membantah keterangan para kurir.

Thursday, July 5, 2012

Perum Bulog Divisi Regional Sulsel

Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Sulsel menyatakan ketersediaan beras di daerah ini menjelang Ramadan aman. Bahkan harga beras tidak akan naik walaupun sejumlah bahan makanan lain naik. Sebab stok beras di gudang Bulog masih tersedia 209.000 ton atau cukup untuk 24 bulan ke depan. “Kebutuhan masyarakat di Sulsel tiap bulannya hanya 7.600 ton. Dengan stok di gudang 209.000 ton, kami menjamin kebutuhan beras di Sulsel bisa sampai 24 bulan ke depan. Jadi menjelang Ramadan, kami jamin kebutuhan beras akan aman,” ujar Kepala Perum Bulog Divre Sulsel Tommy S Sikado di Makassar, kemarin.

Menurutnya, ketersediaan beras di Sulsel yang surplus mendorong Bulog memenuhi kebutuhan beras di daerah lain di kawasan timur Indonesia (KTI). Sejak beberapa bulan terakhir, Sulsel selalu mengirim beras ke beberapa provinsi seperti Maluku, Papua, Kalimantan, NTT, NTB, serta wilayah di Sulawesi.

“Soal berapa jumlah yang kami kirim ke provinsi tersebut berbeda-beda tiap bulannya. Jika di daerah itu terjadi kekurangan cukup besar, kita akan kirim pula dalam jumlah besar. Intinya Bulog memiliki kewajiban untuk meratakan kebutuhan beras.Apalagi Sulsel merupakan sentra produksi beras,” kata dia. Kebiasaan yang terjadi menjelang Ramadan di mana harga bahan makanan yang naik termasuk beras, tidak akan terjadi tahun ini.Menurutnya, kenaikan harga beras penyebab utamanya adalah stok yang kurang, ditambah pendistibusian yang tidak lancar hingga ke tingkat pengecer.

Oleh karena itu, tahun ini Bulog menjalankan fungsi pengawasan, dengan memantau semua kemungkinan penyebab melonjaknya harga beras di pasaran. “Kalau stok Bulog sudah aman,sisa bagaimana menjaga pendistribusian di lapangan. Sehingga tidak terjadi penumpukan dan membuat harga melambung tinggi,” tuturnya. Sementara itu, memasuki musim panen paruh kedua di Sulsel yakni pertengahan Juli tahun ini dan puncaknya Agustus hingga September, Bulog siap membeli beras dari petani berapapun yang petani produksi. Untuk harga belinya, masih sama dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2012.

“Harga beli untuk beras jadi Rp6.600 per kilogram, sementara untuk gabah kering giling harganya Rp4.200,” tutur Tommy. Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sulsel Rahman Daeng Tayang mengatakan, harga beli yang ditetapkan Bulog memberi keuntungan kepada petani beras. Apalagi banyak di antara pembelian yang dilakukan Bulog disepakati sebelum panen dimulai.

“Bulog membeli beras petani sebelum musim panen dengan harga yang tetap sama dengan harga panen. Ini langkah yang berani dan sangat membantu petani di Sulsel,” ujarnya. Rahman juga menjamin ketersediaan beras di daerah ini aman menjelang Ramadan dengan tingginya hasil panen petani di kuartal pertama 2012.